INILAH.COM, Jakarta - Seorang ekonom, yang mendukung pasar bebas, mengatakan pemerintah dulu lebih memprioritaskan sektor industri ketimbang pertanian karena lebih banyak menyerap tenaga kerja.
Saya termangu mendengar pernyataan itu dan tiba-tiba teringat kepada negara-negara yang masih sangat mempedulikan sektor pertanian seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang bahkan Taiwan, sekalipun industri manufakturnya hebat. Bagi mereka sektor pertanian bukan hanya sebatas luas lahan garapan dan produk primernya, namun juga produk turunannya serta makna strategis dari produk tersebut.
Indonesia dewasa ini terombang ambing. Tidak piawai di sektor industri bernilai tambah, apalagi di sektor pertanian. Kecenderungan ini berjalan terus dari tahun ke tahun. Ujung-ujungnya adalah ketergantungan kepada negara lain.
Sangat ironis menyaksikan hingar bingar dalam dunia otomotif. Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) menampilkan mobil-mobil mutakhir berteknologi tinggi dan berpenampilan indah. Ada yang dirakit di Indonesia, namun ada pula yang diimpor. Konsumen tidak peduli, bila cocok di hati dan harga, mobil berpindah tangan.
Makin banyak mobil terjual, makin banyak pemerintah mendapat pajak. Makin banyak pula penduduk yang memperoleh manfaat efek berganda dari bisnis otomotif ini. Begitu logika sederhananya.
Perjalanan pemikiran terkadang cuma sampai disitu. Malas untuk meneliti berapa devisa yang perlu dikeluarkan untuk mengimpor kendaraan beroda empat dan roda dua beserta suku cadangnya. Adakah transfer of pricing? Mengapa dari tahun ke tahun hanya merakit dan mayoritas penjualannya di pasar domestik? Tidakkah bisa menjadikan Indonesia sebagai basis ekspor?
Lihat pula produk-produk farmasi. Berapa persen kandungan impor dari obat-obatan yang dibuat di dalam negeri? Belum lagi industri susu dan produk turunannya?
Negara maju sudah mengkapling-kapling dunia ini. Tidak boleh satu negarapun yang berjalan melampaui strategi mereka. Negara berkembang hanya boleh bergerak di sektor-sektor yang ketinggalan teknologinya, ekspornya didominasi sumber daya alam dan menjadi halaman rumahnya sebagai pasar bagi produk-produk asing. Supaya kelihatan legal maka dibuat berbagai perjanjian bilateral dan multilateral.
Jangankan yang terkait dengan produksi, penggunaan mata uang dalam transaksi juga tak boleh keluar pakem. Harus mata uang tertentu, terutama dolar AS, yang secara teknis sebenarnya tak ada nilainya. Cuma persepsi, beda ketika masih berlaku perjanjian Bretton Woods.
Presiden Irak Saddam Hussein sebelum dijatuhkan pernah menyatakan niatnya untuk tidak menggunakan dolar AS dalam transaksi bisnis minyak mentah. Dia pun dijatuhkan setelah diketahui tidak mempunyai senjata pemusnah massal.
Pengkaplingan juga terjadi di sektor pertanian. Perusahaan-perusahaan multinasional mendominasi, mulai dari pembibitan, proses produksi hingga pemasaran. Pangan sudah menjadi produk strategis yang juga dapat dispekulasikan, seperti minyak mentah. Bukankah Indonesia blingsatan bila harga kedelai, beras dan gandum makin mahal?
Indonesia yang relatif punya segala-galanya dibuat tak berdaya. Lautnya luas tetapi kapal nelayan asing leluasa mengambil ikannya. Percaya atau tidak, terkadang kapal asing itu diawaki pelaut Indonesia yang kebetulan bekerja disitu.
Perairan Indonesia merupakan salah yang terpanjang di dunia, namun garam, terutama untuk industri, masih harus diimpor. Dalihnya lantaran tak berkualitas. Aneh dari dulu tak berkualitas.
Alhasil kebanyakan produk yang diekspor umumnya masih didominasi bahan mentah berbasiskan sumber daya alam. Suatu perusahaan membanggakan telah mengekspor 15 juta ton batubara. Tak sadarkah bahwa dengan batubara sebanyak itu, telah lenyap bukit yang lebih tinggi dari Wisma 46 (250 meter) dan malahan juga tercipta lubang yang lebar dan dalam, dimana truck terlihat seperti semut.
Kalau mau jujur berapa perolehan bersih hasil ekspor itu setelah repatriasi keuntungan turut dihitung? Lalu, bagaimana nasib generasi mendatang yang kehilangan cadangan energi dan ketahanan pangan?
Yang diabaikan, yang berjasa
Bagi mereka yang melihat pameran produk ekspor Indonesia, seperti Trade Export Indonesia yang berakhir 21 Oktober lalu, tentu bakal terharu. Di situ ada pahlawan-pahlawan kesejahteraan yang jauh dari hingar bingar politik, jerat hukum dan pengabaian terhadap kelestarian lingkungan.
Sekalipun nilainya kecil, tetapi mereka dengan bahan baku 100% domestik, mampu mengekspor, menghasilkan devisa, serta memberi penghidupan kepada para karyawan dan keluarganya.
Ada eksportir kopi luwak yang karena jumlahnya sedikit dikirim lewat udara. Ada produsen sepatu yang bila dijual di Paris, Prancis harganya Rp5 juta per pasang. Di bagian lain, terpajang ratusan makanan laut yang dibungkus dalam kemasan indah. Terdapat pula kerajinan yang terbuat dari rotan atau tenun, tak ketinggalan batik.
Dalam perbincangan dengan para pengusaha di atas, nampak bahwa mereka benar-benar usahawan sejati yang fokus dengan bisnisnya. Mereka maju terus mencari peluang bisnis, sekalipun ada atau tak ada pertolongan dari birokrat pemerintah.
Sekalipun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti tahan krisis serta mampu menghasilkan devisa, namun pertolongan eksternal lebih seru di tingkat seremoni sedangkan dalam perbincangan umum, UMKM menjadi obyek politik.
UMKM tak bergerak secepat yang diharapkan lantaran para 'dewa penolong'-nya tak berjiwa bisnis melainkan berjiwa birokrat atau akuntan. Maka tak mengherankan bila persoalan yang dihadapi dari masa ke masa itu-itu saja.
Dalam International Microfinance Conference 2012 di Yogyakarta terungkap problem utama yang dihadapi UMKM adalah lemahnya koordinasi antar instansi serta sektor pembiayaan yang kelewat ribet. Masalah-masalah lama itu sesungguhnya berpangkal pada pola pikir birokrat bahkan bankir.
Mereka perlu mengadakan terobosan yang berdasarkan kepada ketajaman daya analisa dan keyakinan. Bisnis ayam goreng Mbok Berek misalnya, tak akan sebesar sekarang jika bankir I Nyoman Muna tak punya keberanian keluar dari pakem.
Pemenang hadiah Nobel Ekonomi 2006 Muhammad Yunus dari Bangladesh datang ke konferensi itu. Dia pun pernah memberi ceramah dalam acara Presidential Lectures di depan para pejabat Indonesia, namun gaungnya tak kuat lantaran jiwa para pendengarnya relatif tak satu getaran dengan para wiraswasta.
Di Taiwan masyarakatnya berkeyakinan, yang terbaik adalah menjadi tuan bagi diri sendiri. Maka di sana banyak UMKM dengan pertolongan pemerintah. Begitu banyaknya hingga UMKM digambarkan sebagai kluster ribuan kura-kura dalam perekonomian nasional. Ketika terjadi resesi dunia, digambarkan sebagai topan yang menjatuhkan iklan luar ruang, ekonomi Taiwan bisa bertahan karena banyaknya UMKM.
Kalau pasaran ekspor tradisional Indonesia melemah, maka yang kemudian dicanangkan adalah perlunya mencari pasaran ekspor baru. Begitu melulu!
