KESDM Jamin Kenaikan TDL Berjalan Lancar

INILAH.COM, Jakarta - Kementerian ESDM menilai belum disahkannya RAPBN-2013 oleh DPR dikarenakan pembahasan rancangan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sampai saat ini belum selesai.

Demikian disampaikan Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini di Jakarta, Jumat (19/10/2012). "Masih dalam pembahasan, tapi sebelum akhir tahun sudah bisa kita selesaikan," kata Rudi.

Menurut Rudi, kenaikan TDL dengan besaran 15% pada tahun depan merupakan keputusan terbaik yang diambil pemerintah bersama dengan DPR. "Kenaikan kan sudah disetujui, jadi sekarang ini yang sedang kita lakukan adalah bagaimana mengaturnya dengan baik, supaya masyarakat bisa menerima. Tapi yang jelas untuk pelanggan golongan 450 volt ampere dan 900 volt ampere dipastikan TDL nya tidak naik," kata Rudi Rubiandini.

Rudi Rubiandini menambahkan, saat ini setidaknya ada 3,1 juta calon pelanggan listrik baru PLN yang terancam tidak teraliri jika TDL tidak dinaikkan pemerintah.

Dalam rapat kerja Menteri Keuangan, dengan Badan Anggaran DPR Kamis kemarin RAPBN 2013 belum bisa disahkan karena masih ada pembahasan TDL dari Kementerian ESDM yang belum selesai. Pembahasan tersebut adalah terkait mekanisme kenaikan TDL yang akan diterapkan tahun depan.

Rancangan Undang-Undang APBN 2013 gagal disahkan Kamis (18/10/2012) dalam sidang paripurna DPR karena ada beberapa anggaran yang masih dilakukan pembahasan.

DPR melakukan penjadwalan utang pengesahan tersebut pada 23 Oktober 2012. Penundaan itu akibat dari alokasi hasil pemotongan anggaran belanja perjalanan dinas sebesar 10-15% untuk dialokasikan dalam belanja modal. Alokasi anggaran hasil kenaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) serta penggunaan anggaran cadangan energi. [hid]

11.24 | 0 komentar | Read More

Jamaah Haji & Umroh Jangan Jadi TKI Ilegal

INILAH.COM, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah Indonesia telah menegaskan larangan bagi para jamaah haji maupun umroh untuk menjadi TKI/WNI ilegal di Arab Saudi karena Indonesia masih memberlakukan penghentian sementara (moratorium) pengiriman TKI ke negara tersebut.

"Kami mengingatkan bahwa TKI atau terutama TKW tidak boleh bekerja di Arab Saudi, sampai kita benar-benar membuka moratorium. Oleh karena itu pelaksanaan ibadah haji dan umroh dilarang keras digunakan untuk tinggal secara ilegal disana," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers di kantor Kemnaketras Jakarta, Jumat (19/10).

Muhaimin mengatakan selama pelaksanaan moratorium, Pemerintah Indonesia melakukan pembahasan kembali nota kesepahaman (MoU) penempatan TKI ke Arab Saudi. Selama masa negosiasi tersebut, diharapkan agar tidak ada TKI ilegal berangkat ke negara tersebut. "Jadi saya tegaskan bahwa kita masih melarang untuk bekerja di Arab Saudi selama moratorium," kata Muhaimin.

Sementara untuk mengantisipasi timbulnya kembali masalah TKI overstayer, pihak Kemenakertrans telah metutup dan perketat seluruh pemberangkatan TKI ke Arab Saudi khusus di bidang Domestic Workers.

Pemerintah berupaya memperbanyak penempatan tenaga kerja sektor formal di Arab Saudi Peluang kerja sebagai TKI formal di Arab Saudi sangat besar. Menurut Menakertrans, peluang ini harus segera dimanfaat oleh para TKI yang hendak bekerja di ArabSaudi dengan mempersiapkan kelengkapan dokumen, keterampilan dan kompetensi kerja, penguasaan bahasa dan pendekatan budaya.

"Saat ini pemerintah tengah serius membuka peluang lowongan kerja baru bagi TKI formal untuk bekerja di Arab Saudi. Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah antisipasi dan solusi dalam penerapan moratorium penempatan TKI sektor domestic worker ke Arab Saudi," papar Muhaimin.

Ia menambahkan, pemerintah menerapkan kebijakan strategis untuk mendorong penempatan TKI sektor formal dan menggeser pekerjaan pada sektor domestic worker seperti penata laksana rumah tangga. Secara bertahap penempatan TKI sektor domestic worker akan dihentikan pada 2017.

Muhaimin mengatakan peluang ini harus segera ditindaklanjuti dan informasinya harus segera disebarluaskan kepada masyarakat dan calon TKI agar mereka benar-benar mempersiapkan diri dan melengkapi dokumen kerja yang dibutuhkan

Lowongan pekerjaan sebagai TKI formal yang tersedia antara lain sebagai supir, sales dan pramuniaga, kasir, pekerja pabrik,pekerja pertanian dan perkebunan, cleaning service, perawat, dan lain-lain.

Untuk mempersiapkan ketersediaan calon TKI formal yang hendak bekerja keluar negeri, Kemenakertrans akan lebih memberdayakan keterlibatan pemerintah daerah dalam perekrutan TKI.

TKI Overstayer

Terkait TKI Overstayer, Pemerintah juga menargetkan untuk menuntaskan pemulangan TKI/WNI ilegal di Arab Saudi pada 2012 dengan menggunakan penerbangan haji yang kosong pada saat kembali ke Indonesia.

"Sebelumnya kita targetkan agar 'overstayer' (TKI ilegal dan bermasalah) itu pemulangannya selesai tahun lalu. Tapi ternyata masih ada. Moga-moga ini pemulangan yang terakhir kali," kata Muhaimin.

Pemerintah telah mulai memulangkan 1.943 TKI bermasalah dengan menggunakan pesawat haji mulai 17 hingga 20 Oktober 2012. Sebelumnya, KJRI di Arab Saudi telah membuka pendaftaran bagi WNI yang ingin kembali ke tanah air sejak 6-14 Oktober lalu dan terdapat 1.573 perempuan dan 370 pria yang ingin kembali ke tanah air,

"Agar tidak terulang lagi, Kemenakertrans bersama instansi terkait melakukan pengetatan total terhadap mekanisme pengiriman TKI, khususnya ke Timur-Tengah," kata Muhaimin.

Sementara itu, sebagai tindak lanjut pasca pemulangan TKI, Kemenakertrans akan menerapkan program-program pemberdayaan di 38 daerah basis TKI. Pemberdayaan TKI ini diharapkan akan menstimuli pertumbuhan ekonomi serta mengurangi jumlah TKI khususnya domestic worker.

"Kemenakertans fokus pada berbagai kegiatan dan program program yang melibatkan potensi daerah, antara lain melalui program wirausaha baru, teknologi tepat guna, padat karya produktif, mobil terampil, rumah terampil dan program link and match dengan Kemendiknas," kata Muhaimin. [mdr]

11.24 | 1 komentar | Read More

Menkeu: Oh Ini Tidak Diketahui Menterinya?

INILAH.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengeluhkan kasus penyelewengan anggaran dalam proyek Sport Center Hambalang tidak diketahui kementerian teknis.

Apalagi proyek tersebut merupakan anggaran jangka menengah. Dengan demikian proses pengajuan anggaran hingga pencairan melalui sistem satuan kerja atau satker. "Tapi gak bisa kalau semisal suatu kementerian sudah ada dalam pembangunan jangka menengah, dan kegiatan itu sudah sempat dibahas di DPR, sudah pernah didatangi lokasinya, terus kemudian dikatakan, oh ini tidak diketahui oleh menterinya. Ini bisa membuat sistem keuangan kita betul-betul harus ditinjau ulang," tutur Menkeu, Jumat (19/10/2012).

Menurutnya proses pengucuran anggaran pengadaan proyek Hambalang telah sesuai prosedur yang berlaku. "Jadi satker (satuan kerja), Hambalang itu salah satu satker, jadi kalau seandainya kita punya system kesannya tidak bisa dipercaya, tidak ada kredibilitas," ujarnya.

Ia menilai seharusnya Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng tidak memberikan kesan lepas tangan terkait proyek Hambalang. "Karena saya tidak mau jajaran saya kalau seandainya tidak salah itu difitnah, itu saya tidak mau," jelasnya.

Di sisi lain ia mengatakan akan tetap berprasangka baik hingga hasil audit penganggaran proyek Hambalang tuntas dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Dan bagaimana nasib birokrasi kalau seandainya yang tidak tertib, tidak independen, tidak accountable, terus dijadikan suatu bola di dunia politik," katanya. [hid]

11.24 | 0 komentar | Read More

Soal MRT, Inilah Harapan Menkeu ke Jokowi

INILAH.COM, Jakarta - Rencana Gubernur DKI Jakarta, Joko widodo (Jokowi) untuk mengkaji ulang pembangunan mass rapid transit (MRT) mendapat dukungan dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

"Lebih baik lagi adalah ketika beliau (Jokowi) mengatakan bahwa saya mau mereview project cost MRT, itu juga saya sambut baik sekali," kata Menkeu di Jakarta, Jumat (19/10/2012).

Ia mendukung penuh rencana pembangunan MRT untuk bisa direalisasikan Pempov DKI Jakarta. "Kalau saya sekarang sebagai pimpinan DKI, saya perlu tahu ini seperti apa, nah yang paling utama adalah dia bilang proyek ini memadai atau tidak. Bukan hanya prosesnya betul tapi good corporate governance (tata kelola) kan sistemnya, pengadaannya itu harus betul terlebih dahulu ada yang namanya HPS, harga perkiraan atau owner estimated itu harus tepat dan patut," tutur Menkeu.

Menurut mantan Dirut Bank Mandiri ini, dengan adanya pendalaman proyek MRT maka penganggarannya akan tepat guna. "Jadi ini biayanya kalau sekian triliun itu patut atau tidak itu kan mau meyakinkan itu. Saya sudah perintahkan Dirjen Perimbangan Keuangan untuk ketemu Sekda DKI untuk mendengar atau menjelaskan hal-hal yang terkait dengan keuangan pemerintah pusat," katanya.

Jokowi mengatakan tidak akan membatalkan proyek MRT, namun akan melakukan kajian lebih dalam. Pasalnya, di mata Jokowi nilai investasi yang mencapai miliaran dolar ini terlalu besar jumlahnya. [hid]

11.24 | 0 komentar | Read More

Dirut Telkomsel: Yang Punya Utang Itu Siapa?

INILAH.COM, Jakarta - Di balik putusan pailit, PT Telekomunikasi Seluler Tbk (Telkomsel) ngotot tidak bersalah meskipun sudah diputuskan pailit. Anak usaha Telkom ini menuding balik PT Prima Jaya Informatika (PJI) yang menggugat pailit adalah pihak yang punya utang.

Usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Kamis (18/10/2012), Dirut Telkomsel, Alex Janangkih Sinaga menjelaskan bahwa Telkomsel tidak merasa punya utang. Sehingga putusan pailit yang diketok palu Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat tidaklah tepat.

''Saya tidak mengerti yang punya piutang itu siapa. Karena, kronologisnya, Telkomsel tidak punya utang. Inilah yang melandasi kami untuk kasasi,'' paparnya.

Muasal kasusnya, jelas Janangkih, PJI mengajukan PO (Purchasing Order) pada Mei 2012, senilai Rp 4,8 miliar. Sesuai kontrak, Telkomsel menyediakan voucher sesuai PO. Namun, PO tersebut belum dibayar oleh PJI. ''Sampai sekarang, belum dibayar,'' tegasnya.

Pada Juni, lanjutnya, PJI kembali mengajukan PO senilai Rp 5,63 miliar. Oleh Telkomsel, PO tersebut tidak dikabulkan karena PJI masih memiliki tunggakan sebesar Rp 4,8 miliar. ''Jadi, yang punya utang sekarang siapa? Bukan telkomsel kan. Dalam aturan di Telkomsel, kalau ada tunggakan, PO-nya pasti disetop dulu,'' ungkapnya.

Kasus ini, tuturnya, tidak ada kaitannya dengan pergantian direksi. Namun lebih kepada penegakan aturan Telkomsel yang menjadi kewajiban seluruh pihak. ''Kalau saya tidak hentikan, malahan salah. Karena prosedurnya memang harus disetop. Jadi, kasus ini tidak ada urusannya dengan direksi. Mau direksi lama atau baru, pasti disetop kalau caranya seperti ini,'' tegasnya. [tjs]

11.24 | 0 komentar | Read More

Data AS Tekan Minyak Mentah Global

INILAH.COM, New York - Minyak mentah AS pada perdagangan Kamis (18/10/2012) dengan peningkatan pasokan dan kenaikan klaim pengangguran AS.

Minyak Brent melemah dan minyak AS sempat mengalami rebound. Hal itu dipengaruhi penutupan kilang TransCanada sehingga mengurangi produksi 590.000 barel per hari. Langkah ini diperkirakan akan berlangsung selama tiga hari.

"Pasar berada dalam fase memberikan reaksi yang kuat untuk masalah infrastruktur. Walaupun gangguan di kilang Snags hanya sedikit mempengaruhi impor minyak untuk pengolahan minyak," kata John Kilduf dari Capital LLC di New York.

Minyak mentah AS turun hanya 2 sen ke US$92,10 per barel. Untuk minyak mentah jenis Brent turun 72 sen menjadi US$112,50 per barel untuk bulan Desember di London.

Harga minyak mentah juga dipengaruhi data klaim pengangguran yang naik untuk pekan lalu. Data klaim pengangguran naik 46.000 menjadi 388.000 pada pekan terakhir. Data ini melebihi ekspektasi analis sebelumnya.

Faktor lain adalah peningkatan pasokan minyak mentah AS melebihi perkiraan sebelumnya. Laporan Energy Information Administration (EIA) pada pekan lalu menunjukkan persediaan minyak mentah AS naik 2,8 juta barel. Padahal analis hanya memperkirakan stok minyak di konsumen terbesar itu hanya naik 1,7 juta barel saja. Hal ini menunjukkan kuartal ketiga terjadi perlambatan ekonomi di China melebihi perkiraan analis.

11.24 | 0 komentar | Read More

Produksi Aspal Belum Dapat Penuhi Permintaan

INILAH.COM, Jakarta - Kebutuhan aspal Indonesia diperkirakan mencapai 1,5 juta metrik ton per tahun dan ini masih belum sebanding dengan produksi dalam negeri.

Demikian dikatakan Dirut PT Wijaya Karya (WIKA), Bintang Perbowo saat RDP dengan komisi XI DPR, Kamis (18/10/2012). "Kebutuhan aspal di Indonesia sebesar 1,5 juta MT per tahun dan sebanyak 1,2 juta MT per tahun masih dipasok melalui impor," tutur Bintang.

WIKA mengambil alih 100 persen saham PT Sarana Karya. BUMN ini merupakan produsen aspal di Indonesia. Produksi aspal yang dilakukan PT Pertamina, kata Bintang, saat ini hanya mampu memproduksi 300 ribu MT per tahun dan hal ini tentu saja dapat meningkatnya pasokan impor.

Lebih lanjut Bintang mengungkapkan, Indonesia merupakan salah satu negara produsen aspal terbesar tapi harus melakukan impor. "Aspal alam dunia hanya terdapat di tiga lokasi seperti Trinidad Amerika, Gilsonite (Canada) dan Buton (Indonesia)," ucapnya. [hid]

11.24 | 0 komentar | Read More

Wamenkeu: Kebijakan Subsidi BBM Tak Tepat

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengakui kebijakan pemberian subsidi BBM kurang tepat karena kian membebani APBN.

"Kita semua sepakat bahwa penggelembungan yang semakin besar di dalam subsidi BBM yang semakin besar, ini tidak bisa terus menerus kita tanggung," tutur Mahendra di Jakarta, Kamis (18/10/2012).

Menurutnya, anggaran subsidi BBM selama ini tidak efisien pengucurannya dan menyebabkan alokasi anggaran pada sektor yang lebih penting menjadi tidak maksimal.

"Bukan saja dari segi kebijakan tidak tepat, tapi juga kesempatan yang hilang dengan mengeluarkan sebegitu besar untuk satu pengeluaran yang tidak efisien," katanya.

Ia mengaku di sisi lain pemerintah membutuhkan sejumlah dana untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi global yang belum pulih hingga kini.

"Itu besar sekali pada saat justru kita membutuhkan sumber tambahan di tengah-tengah resesi globals saat ini," katanya.

Sekedar gambaran, pada tahun ini pemerintah menambah alokasi subsidi energi sebesar Rp103,5 triliun untuk menambal kebutuhan anggaran subsidi BBM dan listrik.

Dalam APBNP 2012, anggaran subsidi BBM dialokasikan sebesar Rp137,4 triliun. Namun pada perjalannya ternyata anggaran tersebut kurang Rp79,4 triliun.

11.24 | 0 komentar | Read More

Produksi Aspal Belum Dapat Penuhi Permintaan

INILAH.COM, Jakarta - Kebutuhan aspal Indonesia diperkirakan mencapai 1,5 juta metrik ton per tahun dan ini masih belum sebanding dengan produksi dalam negeri.

Demikian dikatakan Dirut PT Wijaya Karya (WIKA), Bintang Perbowo saat RDP dengan komisi XI DPR, Kamis (18/10/2012). "Kebutuhan aspal di Indonesia sebesar 1,5 juta MT per tahun dan sebanyak 1,2 juta MT per tahun masih dipasok melalui impor," tutur Bintang.

WIKA mengambil alih 100 persen saham PT Sarana Karya. BUMN ini merupakan produsen aspal di Indonesia. Produksi aspal yang dilakukan PT Pertamina, kata Bintang, saat ini hanya mampu memproduksi 300 ribu MT per tahun dan hal ini tentu saja dapat meningkatnya pasokan impor.

Lebih lanjut Bintang mengungkapkan, Indonesia merupakan salah satu negara produsen aspal terbesar tapi harus melakukan impor. "Aspal alam dunia hanya terdapat di tiga lokasi seperti Trinidad Amerika, Gilsonite (Canada) dan Buton (Indonesia)," ucapnya. [hid]

11.24 | 0 komentar | Read More

Dirut Telkomsel: Yang Punya Utang Itu Siapa?

INILAH.COM, Jakarta - Di balik putusan pailit, PT Telekomunikasi Seluler Tbk (Telkomsel) ngotot tidak bersalah meskipun sudah diputuskan pailit. Anak usaha Telkom ini menuding balik PT Prima Jaya Informatika (PJI) yang menggugat pailit adalah pihak yang punya utang.

Usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Kamis (18/10/2012), Dirut Telkomsel, Alex Janangkih Sinaga menjelaskan bahwa Telkomsel tidak merasa punya utang. Sehingga putusan pailit yang diketok palu Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat tidaklah tepat.

''Saya tidak mengerti yang punya piutang itu siapa. Karena, kronologisnya, Telkomsel tidak punya utang. Inilah yang melandasi kami untuk kasasi,'' paparnya.

Muasal kasusnya, jelas Janangkih, PJI mengajukan PO (Purchasing Order) pada Mei 2012, senilai Rp 4,8 miliar. Sesuai kontrak, Telkomsel menyediakan voucher sesuai PO. Namun, PO tersebut belum dibayar oleh PJI. ''Sampai sekarang, belum dibayar,'' tegasnya.

Pada Juni, lanjutnya, PJI kembali mengajukan PO senilai Rp 5,63 miliar. Oleh Telkomsel, PO tersebut tidak dikabulkan karena PJI masih memiliki tunggakan sebesar Rp 4,8 miliar. ''Jadi, yang punya utang sekarang siapa? Bukan telkomsel kan. Dalam aturan di Telkomsel, kalau ada tunggakan, PO-nya pasti disetop dulu,'' ungkapnya.

Kasus ini, tuturnya, tidak ada kaitannya dengan pergantian direksi. Namun lebih kepada penegakan aturan Telkomsel yang menjadi kewajiban seluruh pihak. ''Kalau saya tidak hentikan, malahan salah. Karena prosedurnya memang harus disetop. Jadi, kasus ini tidak ada urusannya dengan direksi. Mau direksi lama atau baru, pasti disetop kalau caranya seperti ini,'' tegasnya. [tjs]

11.24 | 0 komentar | Read More