Apa Penyebab Kerugian Negara Rp37 T di PLN?

INILAH.COM, Jakarta – Untuk menelusuri kerugian negara mencapai Rp37 triliun di PLN diperlukannya audit teknologi dan audit proses pada 8 pembangkit PLN.

Menurut mantan sekretaris Menteri Kementerian BUMN Muhammad Said Didu, audit tersebut dilakukan di PT PLN, BP Migas dan pihak lainnya. "Gunakan momentum ini, untuk melakukan audit penyediaan energy murah untuk rakyat dan jadikan memontum ini, siapa yang bertanggung jawab atas PLN yang menggunakan BBM (Bahan Bakar Minyak). Dalam mengaudit teknologi tersebut, saya pikir BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) yang benar-benar netral," kata Said ketika dihubungi INILAH.COM, Jakarta, Sabtu (27/10/2012).

Menurut Said, ada dua hal yang terjadi etika PLN memutuskan menggunakan BBM untuk pembangkit listriknya. Pertama, ketidak fisienan terjadi karena pembangkit listrik PLN yang tidak baik sehingga menggunakan BBM. Faktor kedua, ketidak tersedianya energi yang murah oleh BP MIgas.

"Kalau yang pertama yang terjadi, PLN yang salah. Sedangkan, kalau tidak tersedianya pasokan energi yang murah untuk PLN, maka BP Migas dan Kementerian ESDM yang salah," ucapnya.

PLN yang tidak efisiennya, kata Said, kemungkinan besar disebabkan tidak adanya pasokan gas oleh BP Migas. Namun jika ada peraturan pemerintah yang mengatur energi murah, maka seharunya ada toleransinya.

"Selama saya ikut pertemuan dalam lima tahun, tidak adanya pasokan gas dan batu bara oleh pemerintah. Lalu seberapa jauh toleransi tambahan gas untuk PLN, kan pembangkit listrik PLN juga untuk kepentingan masyarakat luas, seharusnya ada toleransinya," ujarnya.

Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI No. 30/Auditama VII/PDTT/09/2011 tertanggal 16 September 2011, BPK menemukan dugaan kerugian negara di 8 pembangkit listrik pada periode 2009-2011 sebesar Rp37,6 triliun yang diakibatkan penggunaan BBM untuk pembangkitan listrik PLN yang seharusnya menggunakan gas. [hid]