INILAH.COM, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kerugian negara yang terjadi di tubuh Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 37,6 triliun. Kerugian itu saat Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama PLN.
Anggota Komisi VII DPR, Teuku Riefky Harsya mengakui, kerugian itu disebabkan oleh Dahlan Iskan. Saat itu, kata Teuku, Dahlan menyewa ribuan genset dari luar negeri.
"Memang pada saat itu Direktur PLN Pak Dahlan. Permasalahan itu ada pada ribuan genset yang didatangkan, kita sewa dari luar negeri, yang disebarkan ke seluruh daerah," kata Teuku, saat menghadiri pemotongan hewan qurban, di Jl. Tanjung Barat Raya, Jakarta Selatan, Jumat (26/10/2012).
Kendati demikian, menurut Teuku, audit BPK itu bukan keputusan hukum untuk menentukan seseorang bersalah. Untuk menindaklanjuti hasil audit itu, dia meminta agar BPK dan aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama untuk mengungkap kasus itu.
"Audit itu adalah untuk meninjau apakah itu salah atau tidak. Jangan praduga tak bersalah atau merusak citra seseorang," ucap ketua DPP Partai Demokrat itu.
Sebelumnya diberitakan, setelah gagal mengupayakan 'mobil listrik', kini Menteri BUMN, Dahlan Iskan malah menghadapi tekanan dan kritik DPR. Ia tidak memenuhi panggilan DPR terkait temuan BPK tentang kerugian PLN.
DPR mengundang Dahlan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas temuan BPK mengenai kerugian yang dialami PT PLN sebesar Rp37 triliun. Anggota Komisi VII dari Fraksi PAN, Alimin Abdullah menilai kasus PLN bisa lebih besar daripada skandal Bank Century. Karena itu, DPR meminta klarifikasi langsung dari Dahlan Iskan yang dulu pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN.
Kasus Bank Century saja yang menghabiskan dana Rp7,6 triliun sudah gempar. Apalagi PLN yang diduga merugikan negara Rp37 triliun.
Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI-P, Dewi Aryani, mengusulkan untuk menunda rapat kerja tersebut. Sebab, Dahlan Iskan sebagai obyek tidak hadir.
Menurut Dewi, rapat ini seharusnya membicarakan hal yang serius. Jika diduga merugikan negara Rp37 triliun, semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab. "Saya juga minta Presiden sebagai Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) bertanggung jawab," tegas Dewi.
Panggilan DPR terhadap bos Jawa Pos itu untuk mengklarifikasi apa yang telah ditemukan BPK. Sehingga dalam pemeriksaannya nanti, DPR tidak dianggap memfitnah dan mempolitisir BUMN itu. "Pak Dahlan ini kami undang sebagai mantan Dirut PLN. Tapi malah tidak datang lagi dalam panggilan kedua," ungkap Alimin [ast]
Anda sedang membaca artikel tentang
Dahlan Iskan 'Sulap' Uang Negara Rp 37,6 Triliun
Dengan url
http://hidupbergayabaru.blogspot.com/2012/10/dahlan-iskan-sulap-uang-negara-rp-376.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Dahlan Iskan 'Sulap' Uang Negara Rp 37,6 Triliun
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Dahlan Iskan 'Sulap' Uang Negara Rp 37,6 Triliun
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar